Potret Perkebunan Besar Karet, Ekspansi Lambat

Posted: September 24, 2010 in Coba Beropini

Karet di Indonesia diusahakan oleh tiga perkebunan yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta. Areal perkebunan rakyat mempunyai luas yang paling besar dibanding perkebunan besar. Data Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian tahun 2008 menunjukkan areal perkebunan karet rakyat seluas 2,9 juta ha, sedangkan sisanya perkebunan besar (negara dan swasta) seluas 0,57 juta ha.

Selama kurun waktu empat dekade, perkebunan karet di Indonesia mengalami pertumbuhan  yang cukup pesat. Pada tahun 1968, luas areal karet mencapai 2,21 juta ha, kemudian meningkat pada tahun 2008 menjadi 3,47 juta ha. Namun selama lebih 40 tahun itu, pertumbuhan hanya terjadi pada areal perkebunan karet rakyat yaitu sekitar 1,5% per tahun. ”Untuk perkebunan besar negara dan swasta, arealnya hanya sedikit berubah atau bahkan bisa dikatakan stagnan,” kata Uhendi Haris, Kepala Balai Penelitian dan Teknologi Karet (BPTK) Bogor.

Lambatnya pertumbuhan areal karet di perkebunan besar disebabkan karena masa tanaman belum menghasilkan (TBM) yang panjang sehingga menjadi kendala dalam pengembangan karet di perkebunan besar. “Untuk menjadi tanaman menghasilkan butuh waktu sekitar enam tahun, hal ini memberatkan investasi awal bagi perusahaan untuk mengembangkan areal karet,“ ungkap Uhendi. “Kondisi ini akan lebih memberatkan lagi dengan tingkat suku bunga bank yang tinggi,” tambahnya. Selain itu, dari segi profitabilitas untuk wilayah tertentu seperti di Sumatera Utara mempunyai curah hujan yang tinggi yang lebih cocok untuk kelapa sawit daripada untuk tanaman karet. Uhendi menambahkan dari segi teknis agronomis dan pengolahan, tanaman karet relatif lebih sulit sehingga membutuhkan curahan perhatian yang lebih tinggi dibanding tanaman lain seperti kelapa sawit.

Perkebunan besar negara dikelola oleh beberapa perusahaan antara lain PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I, II, III, V, VII, VIII, IX, XII, XIII, dan XIV. Kebanyakan perusahaan perkebunan besar negara tidak hanya mengelola tanaman karet saja, tetapi juga mengelola tanaman lain seperti kelapa sawit atau teh. Sedangkan tiga besar perusahaan yang mengelola perkebunan swasta di Indonesia diantaranya Bridgestone, Socfindo, dan London Sumatera (Lonsum). Socfindo dan Lonsum selain mengelola karet juga mengelola kelapa sawit.

Untuk produksi, pada tahun 2008 karet Indonesia mencapai 2,9 juta ton. Perkebunan rakyat memberi kontribusi sebanyak 2,3 juta ton atau sekitar 79 persen dari total produksi karet alam nasional, sedangkan produksi perkebunan besar sebanyak 0,6 juta ton. Pada periode tahun 1982-2000, pertumbuhan produksi karet alam Indonesia rata-rata sekitar 3,8 persen per tahun. Namun pada periode 2000-2008, pertumbuhan produksi karet alam Indonesia meningkat tajam sekitar 8,7% per tahun.

Jika dilihat dari produktivitas, produktivitas perkebunan besar di atas perkebunan rakyat yaitu mencapai 1.053 kg/ha/tahun, sedangkan untuk perkebunan rakyat hanya 793 kg/ha/tahun. “Ini terjadi karena perkebunan besar sudah menerapkan teknologi budidaya dan adopsi penggunaan klon-klon unggul di kebunnya,” jelas Uhendi. “Namun besar produktivitas sekarang ini masih jauh dari Bench Mark yang telah ditetapkan yaitu 1.800 kg/ha/tahun,” tambahnya.

Untuk Ekspor. Hampir 90 persen segmen pasar karet perkebunan besar ditujukan untuk pasar ekspor, sedangkan 10 persen digunakan untuk industri dalam negeri. Pada tahun 2008 ekspor Indonesia mencapai 9,7 juta ton. Jenis karet yang paling banyak di ekspor adalah Crumb Rubber. Data Bloomberg menunjukkan karet Indonesia banyak diserap oleh Amerika Serikat (26%), Jepang (16%), dan China (14,7%) yang merupakan tiga raksasa industri otomotif dunia. Untuk dalam negeri, pemanfaatan karet  untuk industri ban (55%), sarung tangan, benang ,dan kondom (17%), alas kaki (11%), vulkanisir (11%), dan barang-barang karet lainnya (9%).

“Saat ini perkebunan besar kebanyakan masih memproduksi produk primer seperti Crumb Rubber, Ribbed Smoke Sheet (RSS),Thin Pale Creepe (TPC) atau lateks pekat untuk diekspor,” kata Uhendi. Uhendi menambahkan, selain memproduksi produk primer, beberapa perusahaan perkebunan besar juga mempunyai industri hilir dengan memproduksi barang-barang karet seperti kondom, conveyor belt, dan benang karet, kebanyakan industri hilir ini dikelola oleh perkebunan besar negara.

Dalam mengolah karetnya, karet dari perkebunan rakyat umumnya masih dikirim ke pabrik pengolahan milik swasta, sedangkan perkebunan besar sudah mempunyai pabrik pengolahan sendiri yang telah bersertifikat SNI 19-14001:2005 atau ISO 9001:2000. “Dengan adanya sertifikat ini kualitas karet perkebunan besar sudah bisa diakui di pasar ekspor. Mereka (perkebunan besar-red) pun sudah mempunyai buyer loyal masing-masing,” ujar Uhendi. “Untuk perkebunan besar negara punya Kantor Pemasaran Bersama dalam menjual karetnya,” tambah Uhendi.

Karet termasuk komoditi industri yang diperjualbelikan secara bebas. Karena pasar karet sudah sangat luas maka tidak ada yang bisa menetapkan harga karet. “Saat ini perkebunan besar masih sebagai penerima harga (price taker), sehingga harga karet perkebunan besar pun ditentukan oleh harga pasar yang terjadi,” kata Uhendi yang juga sebagai anggota Committee on Strategic Market Operation (CSMO) ini. Harga karet di perkebunan besar selain dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, dan stok karet alam dunia, juga dipengaruhi oleh efektivitas keragaan dari pasar berjangka karet seperti di Singapore Commodity Exchange (SICOM), Tokyo Commocity Exchange (TOCOM), Agriculture Future Exchange of Thailand (AFET), atau Malaysia Rubber Exchange (MRE).

Pada tahun 2008 harga karet mengalami penurunan karena menurunnya permintaan karet alam akibat krisis global, hingga Desember 2008 harga karet hampir menembus USD1 per kilogram. Dengan adanya penurunan harga ini, pada Januari 2009, Indonesia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) bersama Thailand dan Malaysia sepakat menurunkan tonase ekspor sebesar 700.000 ton melalui instrumen Agreed Export Tonnage Scheme (AETS). Instrumen ini digunakan untuk mengendalikan suplai karet di pasar internasional. “Selain AETS, ada instrumen lain yaitu Supply Management Scheme (SMS) agar perkebunan karet di Indonesia termasuk perkebunan besar mengurangi produksinya dengan replanting, pembatasan perluasan, hingga pengurangan intesitas penyadapan,” jelas Uhendi. Uhendi mengklaim instrumen yang dibuat telah bekerja secara efektif, sehingga membuat harga kembali merangkak naik menjadi USD3,2 per kilogram.

Perusahaan perkebunan besar sendiri tergabung dalam Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO). “GAPKINDO berperan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan produsen terhadap kepentingan pemerintah semisal peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun GAPKINDO tidak berperan dalam menentukan harga,” kata Uhendi. Prospek untuk menghasilkan ouput yang lebih besar masih terbuka lebar bagi perkebunan besar. Produksi dan produktivitas perkebunan besar pun masih bisa ditingkatkan, namun tentu saja dibutuhkan pengelolaan yang lebih efisien sehingga dapat menghasilkan output yang optimal.

Diterbitkan di Majalah Hevea, Pusat Penelitian Karet Indonesia Edisi 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s